masukkan script iklan disini
Aksi Tawuran di Belawan Makin Beringas, Isu Polisi Tak Dipersenjatai Picu Keresahan Warga
Medan – Maraknya aksi tawuran antar kelompok remaja di kawasan Belawan kembali memicu keresahan masyarakat. Situasi keamanan yang dinilai semakin memprihatinkan membuat warga mempertanyakan langkah penanganan aparat keamanan, terlebih setelah muncul kabar yang menyebutkan bahwa personel Polres Pelabuhan Belawan tidak lagi dipersenjatai.
Isu tersebut mulai beredar sejak Februari 2026, saat terjadi rangkaian aksi tawuran di salah satu wilayah Kecamatan Belawan. Kabar tersebut kembali mencuat ketika masyarakat bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan dari kawasan Pelabuhan Belawan melakukan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Kamis (5/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, seorang warga Belawan bernama Bangkit Sutrisno mengungkapkan kekhawatiran masyarakat terhadap meningkatnya aksi kekerasan yang melibatkan remaja. Menurutnya, tawuran yang terjadi bukan lagi sekadar bentrokan antar kelompok, tetapi telah berkembang menjadi tindakan kriminal seperti perusakan hingga penjarahan rumah warga.
“Mulanya terjadi tawuran lanjutan sejak beberapa hari sebelumnya di bulan Februari. Dalam kejadian itu bahkan terjadi penjarahan. Ada dua rumah warga yang dijarah oleh para pelaku yang sebagian besar masih berusia belasan tahun,” ujarnya di hadapan peserta rapat.
Ia juga menceritakan bahwa salah satu rumah yang menjadi sasaran penjarahan hampir saja mengalami aksi pembakaran. Pemilik rumah bahkan disebut sempat dikejar oleh para pelaku yang mengancam akan membakar korban hidup-hidup.
“Bapak pemilik rumah sempat dikejar, untung tidak tertangkap. Mereka bahkan mengancam akan membakar hidup-hidup. Ini tentu sangat membuat kami takut,” ungkapnya.
Menurut Bangkit, masyarakat telah berulang kali menyampaikan laporan serta keluhan kepada aparat pemerintah setempat hingga ke tingkat kepolisian. Namun, ia menilai respons yang diterima masyarakat belum maksimal sehingga menimbulkan kekecewaan dan rasa tidak aman.
“Secara berjenjang kami sudah berkomunikasi hingga ke petinggi di Polres Pelabuhan Belawan, tetapi kami merasa tidak ada respons yang aktif. Kami jadi bingung harus mengadu ke mana lagi,” katanya.
Dalam forum tersebut, Bangkit juga menyinggung pernyataan yang sempat didengarnya dari salah satu pejabat di Polres Pelabuhan Belawan yang menyebutkan bahwa personel kepolisian tidak lagi dipersenjatai. Pernyataan tersebut, menurutnya, disampaikan ketika terjadi kerusuhan di kawasan Jalan KL Yos Sudarso, tepat di depan salah satu rumah warga yang dijarah.
“Di depan rumah yang dijarah itu, Kabag Ops menyampaikan bahwa mereka tidak dipersenjatai lagi. Kami tentu sangat kaget mendengarnya dan semakin resah,” ujarnya.
Pengakuan tersebut, menurut Bangkit, membuat masyarakat semakin khawatir terhadap kondisi keamanan di wilayah Belawan. Ia bahkan mempertanyakan bagaimana aparat dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat jika tidak dibekali perlengkapan pengamanan yang memadai.
“Bagaimana mungkin aparat pengaman tidak dipersenjatai. Lalu bagaimana nasib kami sebagai masyarakat yang tidak punya senjata? Apa kami harus menjaga diri sendiri?” ucapnya.
Warga Belawan juga mengaku semakin was-was karena dalam beberapa waktu terakhir aksi tawuran masih terus terjadi dan bahkan telah menimbulkan korban jiwa. Kondisi tersebut membuat masyarakat berharap adanya langkah tegas dari aparat keamanan untuk memulihkan situasi keamanan di wilayah tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Rosef Efendi menjelaskan bahwa informasi yang beredar di masyarakat terkait polisi tidak dipersenjatai merupakan kesalahpahaman atau miss komunikasi.
Menurutnya, dalam institusi kepolisian terdapat aturan dan prosedur yang mengatur siapa saja personel yang berwenang memegang senjata api. Tidak semua anggota kepolisian dapat membawa senjata, karena harus memenuhi sejumlah persyaratan dan melalui proses evaluasi internal.
“Masalah penggunaan senjata ada mekanisme dan tekniknya di internal kepolisian. Tidak semua personel bisa memegang senjata. Itu juga menjadi tanggung jawab saya sebagai pimpinan. Kemungkinan ada kesalahan penyampaian yang diterima masyarakat,” jelas Rosef.
Ia juga menegaskan bahwa penggunaan senjata api bukanlah satu-satunya solusi dalam menangani kerusuhan ataupun aksi tawuran. Dalam banyak situasi, kehadiran personel di lapangan, pendekatan persuasif, serta langkah-langkah pengamanan lainnya dinilai lebih efektif untuk mengendalikan situasi.
“Yang menjadi pertanyaan apakah senjata itu menjadi satu-satunya solusi. Dalam penanganan tawuran, yang paling penting adalah kehadiran personel untuk membubarkan dan mengendalikan situasi,” katanya.
Lebih lanjut, Kapolres menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah untuk mencegah meluasnya aksi tawuran di kawasan Pelabuhan Belawan. Di antaranya dengan meningkatkan patroli, melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur keamanan lainnya.
Polres Pelabuhan Belawan juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh pemuda dan orang tua, untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan dan mengawasi aktivitas anak-anak remaja agar tidak terlibat dalam aksi tawuran yang dapat merugikan banyak pihak.
Dengan adanya kerja sama antara aparat keamanan dan masyarakat, diharapkan situasi keamanan di kawasan Belawan dapat kembali kondusif sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan nyaman.(TIM)
